JOMBANG.TV – Sebuah bendera bajak laut bergambar tengkorak dengan topi jerami tiba-tiba berkibar di tengah-tengah aksi unjuk rasa Forum Pemuda Jombatan Bersatu, Rabu (7/8/2025).
Bukan sekadar aksesori demonstrasi, bendera anime One Piece yang sedang viral itu menjadi penanda semangat perlawanan generasi muda terhadap apa yang mereka anggap sebagai bentuk ketidakadilan di ranah pemerintahan daerah.
Fenomena ini tidak berdiri sendiri. Sebelumnya, publik nasional dihebohkan dengan aksi pemasangan bendera One Piece di atas tiang Monumen Nasional (Monas), Jakarta, yang sempat viral di media sosial.
Meskipun kontroversial, aksi tersebut menuai banyak dukungan dari netizen karena dianggap menyuarakan keresahan rakyat terhadap sistem yang dianggap tak berpihak pada keadilan.
“Ini simbol perlawanan terhadap ketidakadilan,” kata salah seorang demonstran, sambil menunjuk bendera bergambar Jolly Roger milik kru Topi Jerami, kelompok bajak laut fiktif dalam serial One Piece yang terkenal memperjuangkan kebebasan dan membela kaum tertindas.
Bendera itu pun terasa relevan. Aksi ini memang bertujuan menyuarakan dugaan praktik pungli yang dilakukan oleh salah satu paguyuban sentra PKL Jombang Kuliner yang diduga ditunjuk secara tidak sah oleh Disdagrin Jombang.
Para pemuda menilai, kebijakan itu membuka ruang bagi kelompok tertentu untuk memalak para pedagang kecil. Surat edaran nomor 500.10.3/299/415.32/2025 dijadikan dasar untuk menarik iuran harian dari pedagang dan retribusi parkir. Padahal jelas bertentangan dengan SK Bupati Nomor 100.3.3.2/41/415.10.1.3/2025 yang menyatakan pedagang binaan dibebaskan dari retribusi selama satu tahun.
“Disdagrin memberi surat ke paguyuban, lalu paguyuban tersebut malah melakukan pungutan uang dari pedagang. Ini bukan hanya salah prosedur, tapi sudah masuk ranah kriminal,” tegas Aan dalam orasinya.
Mereka menilai Kepala Disdagrin gagal menjaga marwah pemerintahan yang bersih dan adil.
Seruan “Ganti Kepala Disdagrin” menggema dari pelantang suara. Bahkan, sebagian demonstran menilai tindakan ini sebagai bentuk penyalahgunaan fasilitas negara untuk kepentingan kelompok tertentu.
Simbol Perlawanan di Era Pop Culture
Menariknya, bendera One Piece yang berkibar di tengah lautan massa menjadi semacam simbol baru dalam demonstrasi kali ini. Tak sekadar atribut pop culture, tapi juga bentuk representasi dari semangat perlawanan.
“Sama seperti Luffy yang melawan Pemerintah Dunia demi teman-temannya, kami di sini berdiri untuk para pedagang kecil yang diperas oleh sistem,” ujar demonstran lainnya, yang mengenakan bandana merah dan membawa poster bertuliskan “Kami Bukan Anak Buah Asosiasi.”
Mereka menegaskan bahwa aspirasi sudah disampaikan secara prosedural, namun tak mendapat tanggapan yang memadai. Justru mereka diarahkan untuk “memohon” kepada asosiasi yang telah ditunjuk secara sepihak.
“Saya tahu Abah Warsubi dan Gus Salman orang baik. Tapi kami butuh ketegasan. Jangan biarkan pembangunan Jombang dirusak oleh para preman berkedok pengelola,” tutup Aan.
Respons Pemerintah: Penarikan Kebijakan dan Instruksi Tegas
Menanggapi aksi ini, Pemerintah Kabupaten Jombang akhirnya mengambil langkah cepat. Mulai malam ini tidak ada lagi penarikan parkir ataupun pungutan di sentra PKL dan pasar.
Satpol PP dan Dinas Perhubungan dikerahkan untuk melakukan pengawasan. Selain itu, surat resmi juga dikirimkan kepada paguyuban agar tidak lagi melakukan pungutan apapun.
Disdagrin pun diminta mencabut surat penunjukan pengelola dan menunggu keputusan lanjutan, yang rencananya akan dilakukan melalui mekanisme tender terbuka dan transparan. (Fit)
Komentar untuk post