JOMBANG. TV – DPRD Kabupaten Jombang mulai melakukan kunjungan kerja (kerja) sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Kunker kali ini akan fokus pada pengolahan BUMDes, retribusi pasar, parkir hingga nasib guru honorer, di kota santri.
Kunker yang dilakukan para wakil rakyat ini bertujuan ke luar propinsi. Komisi A, ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bantul, Yogyakarta, Komisi B, ke Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman, Komisi C, ke Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, dan Komisi D, menuju ke DPRD Kabupaten Bantul.
Andik Basuki Rahmat, selaku Ketua Komisi A DPRD Jombang mengatakan, akan fokus pada pengelolaan BUMDes. Pengelolaan BUMDes di Bantul akan kami bahas karena mampu meningkatkan PAD desa itu sendiri, terutama pengembangan usaha.
“Anggarannya itu digunakan untuk pengembangan desa wisata untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar. Tidak seperti di Jombang, sekitar 70 persen hanya digunakan untuk simpan pinjam. Kita ingin kedepannya harus dikembangkan untuk usaha,” pintanya.
Komisi B DPRD Jombang yang kunker ke Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman, berharap bisa mendapatkan hasil soal penerapan retribusi. Bahkan retribusi di Sleman, saat ini sudah secara elektrik.
Subaidi Muchtar, anggota komisi B DPRD Jombang mengatakan, dengan e-retribusi, daerah menjamin terhadap tranparansi pendapatan asli daerah (PAD). Sebab, secara real time sistem itu bisa di kontrol Pemerintah dan DPRD.
“Pastinya ini juga meminimalisir bocornya anggaran yang masuk. Kami mendorong segera ditetapkannya E retribusi pasar dan parkir di Jombang,” beber Subaidi Muchtar,
Sementara, Komisi C, yang melakukan kunjungan ke Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, akan fokus membahas penataan parkir. Selama ini penindakan parkir di Jombang, masih perlu ditata karena cukup semerawut.
“Kalau disana (Yogyakarta, Red) penindakan sangat tegas. Sehingga, bisa tertata rapi. Kedepannya dinas harus menata dan menindak tegas parkir yang tidak mematuhi aturan, terutama di area fasilitas umum,” katanya.
Komisi D DPRD Jombang yang melakukan kunjungan ke DPRD Kabupaten Bantul, akan fokus membahas guru honorer yang tidak keterima PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja).
Erna Kuswati Ketua Komisi D mengatakan, kesejahteraan guru menjadi penting guna mendorong kualitas pendidikan. Di Kabupaten Bantul, kesejahteraan guru honorer lebih baik dibandingkan di Jombang.
“Kalau disana gajinya lebih tinggi antara Rp 700 sampai Rp 1 juta lebih. Jadi lebih terjamin disana dibanding di Jombang. Soal PPPK, ternyata sama untuk yang 2023 ini masih menunggu keputusan pemerintah pusat,” pungkas Erna.(*/adm/jbg1)