Jakarta; Organisasi Gema Puan menolak kebijakan pemerintah memperpanjang PPKM Darurat cegah covid-19. Gema Puan menyebut, dengan memperpanjang PPKM Darurat, pemerintahan Jokowi akan berpotensi menghadapi badai yang cukup besar.
“Situasi ini riskan dan dapat dimanfaatkan kelompok-kelompok tertentu yang ingin memanfaatkan kesusahan dan keresahan masyarakat. Rakyat yang saat ini sudah susah akan gampang sekali dihasut menjadi kemarahan terhadap pemerintahan yang sah,” ujar Ridwan, Ketua Umum Generasi Muda Pejuang Nusantara (Gema Puan), pada jombang.tv, Sabtu, (17/07/2021)
Menurut Ridwan, sejak pemerintah memberlakukan PPKM Darurat pada tanggal 3 Juli 2021. Sektor yang paling terkena dampak adalah masyarakat kecil. Berlakunya penyekatan jalan untuk membatasi mobilitas mayarakat membuat para pekerja yang menggantungkan hidup sehari-hari dari kerja harian semakin terpukul.
Masyarakat miskin, lanjut Ridwan, tidak ada sedikitpun yang merasakan takut pada virus Covid-19. Ketakutan yang sangat nyata di depan mata mereka adalah bagaimana memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Belum lagi mereka harus menanggung beban pembayaran sekolah anak, bayar kontrakan. Belum soal kredit, baik kredit alat elektronik, motor bahkan mobil yang saat ini kerap digunakan untuk usaha seperti taksi online maupun dibidang lainnya. Sementara sikap kegotong-royongan yang diharapkan diantara masyarakat, paling cukup hanya untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari. Itu pun, ketika aparatur negara ditingkat RT /RW melaksanakan, ” urai mantan aktivis 98 ini.
Pria yang pernah menjadi saksi dan pelaku sejarah peristiwa 27 Juli 1996 ini juga menyebut, penolakan atas pepanjangan PPKM Darurat oleh Gema Puan, lebih didasari pada beberapa bukti dan aspirasi masyarakat di seluruh Indonesia.
Gema Puan berharap pemerintahan Jokowi tetap bisa dipercaya masyarakat memimpin negeri ini sampai selesai. Bahkan, bagi Gema Puan, dengan berkurangnya yang terpapar Covid 19 dan banyaknya data yang sembuh sudah menunjukkan jika PPKM Darurat tidak perlu di perpanjang.
“Buat masyarakat menengah atas kebijakan itu mungkin tidak begitu berdampak. Rata-rata mereka masih mempunyai tabungan dan aset yang bisa dimanfaatkan untuk kehidupan selanjutnya. Tapi bagi rakyat kecil, jelas sangat meresahkan dan mengganggu keberlangsungan hidup. Gema Puan sangat menolak PPKM diperpanjang,” tegas Ridwan.
Diketahui, Presiden Joko Widodo sempat mengatakan, perpanjangan PPKM darurat merupakan hal yang sensitif, sehingga harus diputuskan dengan hati-hati. Dalam keterangan melalui YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (17/7/2021) Presiden mengatakan kebijakan perpanjangan PPKM Darurat seuatu hal yang sangat sensitif.
“Ini pertanyaan dari masyarakat, satu yang penting yang perlu kita jawab, PPKM darurat ini akan diperpanjang tidak? Kalau mau diperpanjang, sampai kapan?, Ini betul-betul hal yang sangat sensitif. Harus diputuskan dengan sebuah pemikiran yang jernih. Jangan sampai keliru (memutuskan),” tegas Presiden Jokowi.
Komentar untuk post