Dalam rangka mewujudkan Pilkada 2024 yang damai dan demokratis, Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Dinas Kominfo kabupaten Jombang bersama Komite Komunikasi Digital (KKD) Kabupaten Jombang menggelar kegiatan Kopilaborasi yang mengusung tema wujudkan Pilkada Damai 2024 dan Tolak Hoaks di Ruang Bung Tomo kantor Pemkab Jombang. Acara dibuka oleh Pj Bupati Jombang yang diwakili oleh Staf Ahli Bupati Bidang Keuangan Ekonomi dan Pembangunan Sri Surjati, S.S., M.Si ini, dihadiri oleh para Kepala OPD terkait, media cetak, online dan influencer. Ketua KPU, Ketua Bawaslu selaku narasumber.
Dalam sambutannya yang dibacakan oleh Sri Surjati, S.S., M.Si, mewakili Penjabat Bupati Jombang, ditekankan pentingnya menjaga ruang digital yang bersih dari hoaks dan ujaran kebencian. “Dengan semakin mudahnya akses internet, informasi menyebar dengan sangat cepat. Sayangnya, tidak semua informasi yang kita terima itu benar. Hoaks dan ujaran kebencian seringkali memanfaatkan media sosial untuk menyebar dan memecah belah kita,” tegasnya.
Disebutkan bahwa penetrasi internet di Indonesia pada tahun 2024 mencapai 79,5%. Angka ini menunjukkan tingginya potensi penyebaran informasi, baik yang benar maupun yang salah. Oleh karena itu, literasi digital masyarakat menjadi sangat penting.
“Saya mengajak pekerja media cetak, online, influencer dan semua masyarakat untuk memanfaatkan ruang digital dengan lebih bertanggung jawab, agar dapat meningkatkan kualitas pilkada, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta menghasilkan pilkada yang sah dan demokratis”, pungkasnya.
Sementara itu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang, Endro Wahyudi, S.STP, berharap dengan Kopilaborasi yang diselenggarakan oleh KKD jelang Pilkada ini, ruang digital menjadi sehat menekan berita hoaks. “Kami berkomitmen untuk terus berkolaborasi meningkatkan literasi digital masyarakat, sehingga masyarakat dapat lebih cerdas dalam memilah dan menyaring informasi,” tuturnya.
Ketua KKD Kabupaten Jombang, M. Nur Kholis, juga menekankan pentingnya kolaborasi semua pihak dalam melawan hoaks. Terlebih lagi KKD ini anggotanya dari berbagai lintas sectoral, berbagai profesi, ada dari Kepolisian, Kodim, Kejaksaan, akademisi, jurnalis influencer, juga OPD. “KKD ini menjadi wadah diskusi yang sangat luar biasa, utamanya dalam menangkal Hoaks, sebagaimana fungsinya yang kami pahami KKD ini ibarat mitigasi bencana,” tuturnya.
“Kita harus bersatu padu untuk melawannya. Melalui kegiatan ini, kita berharap dapat memperkuat sinergi antara pemerintah, media, dan masyarakat”, pungkasnya.
Komentar untuk post