JombangTV – Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, Natal dan Tahun Baru, Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang menggelar High Level Meeting (HLM) di Hotel Fatma, Rabu (20/11/2024) pagi dihadiri Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Jombang mulai Kepala OPD yang tergabung dalam TPID, Camat, serta Direktur BUMD.
”HLM ini dilakukan untuk evaluasi inflasi di Kabupaten Jombang tahun 2024, dengan strategi pengendalian harga bahan pokok,” kata Wignyo Handoko, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Jombang.
”HLM juga untuk menerapkan kebijakan dan rekomendasi dalam pengendalian inflasi daerah yang membahas isu-isu strategis,” jelasnya.
Sementara itu Kabag Perekonomian Setdakab Jombang Aminatur Rokhiyah mengatakan, TPID rutin mengadakan HLM dua kali dalam setiap tahun. Pada HLM kedua yang dilakukan menjelang Pilkada, hari Natal dan Tahun Baru, harapannya tidak ada lonjakan harga yang signifikan. ”Kami tidak ingin merugikan petani, juga tidak merugikan masyarakat dengan menjaga kestabilan harga,” tuturnya.
Aminatur yang juga sebagai Sekretaris TPID menyampaikan, bahwa Minggu ini, laju inflasi Kabupaten Jombang adalah -1,6 persen.
”Setiap Senin kita mendapatkan informasi dan evaluasi dari Kementerian, itu angka yang cukup bagus,” jelasnya.
Dalam HLM TPID tersebut Pj Bupati Jombang Dr. Drs. Teguh Narutomo, M.M., juga para narasumber yang kompeten dibidangnya memberikan wawasan dan rekomendasinya. Diantaranya Hadi Atmaji, S.Ag Ketua DPRD Kabupaten Jombang, Mohammad Devis Susandika dari Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Timur, M Farikhin Kepala BPS Jombang, dan Petrus Endria Effendi, ekonom Senior BI Jawa Timur, dan selaku moderator Ari dari Radio Suara Jombang – Dinas Kominfo Kabupaten Jombang.
Pj Bupati Jombang, Teguh Narutomo mengapresiasi seluruh undangan HLM yang memiliki semangat kerja sama yang erat dalam mendukung langkah strategis menekan dan mengendalikan angka inflasi di daerah.
Inflasi merupakan fenomena ekonomi yang kompleks. Oleh karena itu, pengendalian inflasi memerlukan kolaborasi lintas sektor, melibatkan pemerintah, dunia usaha, lembaga keuangan, akademisi, dan seluruh elemen masyarakat.
Pj Bupati Jombang menceritakan sejarah panjang dimulainya rakor rutin TPID setiap pekan secara nasional.
“Rakor rutin TPID secara nasional adalah upaya nyata komitmen Pemerintah untuk menekan laju inflasi. Hasilnya, Indonesia berhasil menekan inflasi di moment sulit sekalipun seperti saat Covid-19 melanda”, tuturnya.
Disebutkannya ada tiga jangka waktu inflasi. Yaitu jangka pendek, yang harus dikawal day to day, dari sisi produksi selalu terlaporkan. Jangka menengah juga harus dikawal melalui BUMD, jangan sampai kehilangan bahan produksi pangan, serta jangka panjang melalui kebijakan makro untuk mengupayakan, produksi Kabupaten Jombang yang harus dinikmati masyarakat Jombang.
”Jangan sampai padi sudah habis keluar, ada semacam lini yang bisa mengawal agar harga barang stabil sesuai kebutuhan,” jelasnya.
”Kita harus punya keberpihakan kepada para petani sebagai produsen bahan pokok,” jelasnya.
Ia berharap, seluruh anggota TPID memiliki kesamaan pandang, bekerja bersama-sama, dan langsung action di lapangan.
Dalam rangka pengendalian inflasi daerah, sejumlah upaya telah dilakukan sejak awal tahun 2024 oleh Tim TPID Kabupaten Jombang. Langkah-langkah tersebut meliputi sebagai berikut : penyaluran cadangan pangan pemerintah (CPP) berupa komoditas ayam dan telur untuk menjaga keterjangkauan harga di pasar.
Program Bedhak Stabilisasi Untuk Tekan Inflasi Daerah (Besut ID) melalui perusahaan umum daerah (perumda) aneka usaha seger. Pembukaan Soto Seger (sak deso sak toko) oleh perumda aneka usaha seger untuk menjaga kestabilan harga barang kebutuhan pokok di tingkat desa. Penyelenggaraan kios pak murling bisa (kios pangan murah keliling) yang menawarkan bahan pangan dengan harga terjangkau, beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Realisasi Kerjasama Antar Daerah (KAD) untuk mendatangkan stok cabai dari Kabupaten Kediri guna menstabilkan pasokan. Monitoring harga toko retail dan distributor menjelang HBKN (Hari Besar Keagamaan Nasional) untuk mengantisipasi lonjakan harga. Pemberian bibit, benih, dan sarana prasarana pertanian, khususnya beras dan cabai, kepada kelompok tani (poktan) dan gabungan kelompok tani (gapoktan). Peningkatan jumlah Desa Mandiri Pangan (Demapan) untuk memastikan ketahanan pangan berbasis lokal. Fasilitasi biaya distribusi untuk mengurangi harga barang yang beredar di pasar. Inovasi “jogo endog tetap bunder,” program yang mendukung produktivitas peternak telur ayam melalui penyediaan pakan jagung murah untuk menjaga harga telur tetap stabil. Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mengatasi serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) pada tanaman cabai.
Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kestabilan harga kebutuhan pokok, menjaga daya beli masyarakat, dan memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten Jombang.