JOMBANG.TV — Pemerintah Kabupaten Jombang menggelar Rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Tahun 2025 di Ruang Soero Adiningrat, Sekretariat Daerah Jombang, Rabu (15/10/2025).
Rapat yang dibuka langsung oleh Bupati Jombang H. Warsubi menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dan pemanfaatan data tunggal kemiskinan untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Jombang.
Dalam arahannya, Bupati Warsubi yang didampingi Wakil Bupati Jombang Gus Salmanudin, Ketua TKPK menyampaikan capaian positif bahwa angka kemiskinan Kabupaten Jombang pada tahun 2025 turun menjadi 8,36 persen, lebih rendah dibandingkan tahun 2024 yang berada di angka 8,60 persen.
“Capaian tersebut bahkan berada di bawah rata-rata angka kemiskinan Provinsi Jawa Timur sebesar 9,50 persen dan tingkat nasional sebesar 8,47 persen,” terang Bupati Warsubi.
Ia menargetkan penurunan angka kemiskinan Jombang hingga kisaran 8,04 hingga 8,10 persen pada tahun 2026 serta menekankan penghapusan kemiskinan ekstrem menjadi nol persen pada akhir tahun 2026.
“Target tersebut sejalan dengan amanat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem,” ujarnya.
Ia menegaskan, langkah strategis yang harus dilakukan meliputi penguatan regulasi dan pelaksanaan program agar kebijakan berjalan efektif, mewujudkan data tunggal kemiskinan by name, by address, by problem sebagai acuan program, serta menerapkan pendekatan Pentahelix dengan meningkatkan kolaborasi antara pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan media.
Sementara itu, Wakil Bupati Jombang, H Salmanudin Yazid memaparkan sejumlah faktor yang mendorong penurunan angka kemiskinan di Jombang.
“Ada tren inflasi yang positif, perbaikan kualitas tenaga kerja yang ditandai dengan turunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menjadi 3,75 persen pada tahun 2024,” ujar pria yang lebih akrab disapa Gus Wabup Salman ini.
Ia menambahkan, meningkatnya Nilai Tukar Petani hingga 114,45 pada Juli 2025 dan optimalisasi penyaluran Dana Desa dan program perlindungan sosial yang tepat sasaran juga merupakan pendorong penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Jombang.
Berbagai program unggulan Pemkab Jombang yang mendukung strategi pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem (OPPKPKE) Tahun 2025 juga dipaparkan dalam rapat tersebut.
“Dalam program 100 hari kerja kemarin kita ada program Beasiswa Milenial yang bertujuan mengurangi beban pengeluaran keluarga tidak mampu dengan alokasi anggaran Rp1 miliar untuk 30 siswa, program Gerdu Mapan “Ayo Muleh Nggowo Gabah” untuk memperkuat kemandirian pangan masyarakat,” paparnya.
Ia menambahkan, program Mandor Jalan untuk menangani kerusakan jalan ringan hingga sedang demi mendukung pergerakan ekonomi daerah serta pemberian insentif bagi guru ngaji TPQ yang akan dinaikkan dari Rp750 ribu menjadi Rp1 juta per guru pada tahun 2026 juga menjadi beberapa faktor yang mendukung strategi pengentasan kemiskinan di Kabupaten Jombang.
Kepala Bappeda Kabupaten Jombang Danang Praptoko menjelaskan, rapat koordinasi ini bertujuan untuk merumuskan Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RATPKD) Tahun 2026.
“Penting untuk berkolaborasi antarperangkat daerah dan seluruh unsur masyarakat melalui penerapan prinsip 4K, yaitu Konsolidasi, Koordinasi, Kolaborasi Aktif, dan Komunikasi agar program penanggulangan kemiskinan di Jombang benar-benar tepat sasaran, berdampak nyata, dan akuntabel,” jelasnya.
Acara kemudian dilanjutkan dengan pemaparan Profil Kemiskinan Kabupaten Jombang oleh Plt. Kepala BPS Abdus Salam, yang dijadikan dasar dalam penyusunan RATPKD 2026.
Paparan tersebut disambung dengan diskusi mendalam antara peserta rapat untuk merumuskan langkah konkret dalam menekan angka kemiskinan di daerah.
Gus Wabup Salman menegaskan komitmennya untuk memimpin langsung tindak lanjut hasil rapat koordinasi tersebut. Ia menyampaikan bahwa akan diadakan rapat lanjutan bersama Baznas, lembaga filantropi, serta seluruh pemangku kepentingan guna menyepakati langkah nyata dan terukur dalam memberikan intervensi kepada 8,36 persen penduduk miskin Jombang, dengan mempertimbangkan karakteristik sosial dan demografi di setiap wilayah.
“Rakor ini merupakan bentuk komitmen nyata bersama. Pertemuan ini akan ditindaklanjuti dengan langkah konkret agar seluruh pihak, termasuk Baznas dan filantropi, berperan aktif dalam pengentasan kemiskinan di Jombang,” tegasnya.
“Dengan sinergi lintas sektor dan kerja sama yang kuat, Pemerintah Kabupaten Jombang optimistis dapat mewujudkan Jombang Maju dan Sejahtera untuk Semua,” pungkasnya. (Fit)
Komentar untuk post