JOMBANG.TV – Puluhan buruh korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal dari PT Sumber Graha Sejahtera (SGS) Jombang melakukan aksi solidaritas dengan mendirikan tenda di depan Kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Jombang di Jalan KH Wahid Hasyim.
Aksi nekat ini dipicu oleh lambatnya proses mediasi oleh pemerintah daerah terkait perselisihan industrial yang mereka hadapi.
Massa yang bertahan di lokasi mendirikan tenda darurat di bahu jalan serta membentangkan berbagai poster tuntutan. Imbas dari aksi ini, sekitar separuh badan Jalan KH Wahid Hasyim terpaksa ditutup sementara.
”Kami mendesak agar proses mediasi segera digelar hari ini. Masalah ini harus tuntas tanpa ditunda-tunda lagi,” tegas Ketua Serikat Buruh Plywood Jombang (SBPJ), Hadi Purnomo, Jum’at 17/06/26.
Hadi menambahkan bahwa para buruh berkomitmen untuk terus bertahan di lokasi sampai tuntutan mereka dipenuhi.
”Kami siap bersitegang dan bertahan di tenda ini, bahkan hingga satu bulan ke depan jika memang tidak ada iktikad baik untuk menyelesaikan masalah ini,” imbuhnya.
Berdasarkan data dari SBPJ, jumlah pekerja yang terkena dampak rasionalisasi sepihak ini terus meningkat tajam. Dari yang semula dilaporkan berkisar seribu orang, kini melonjak hingga 1.286 pekerja.
Dari ribuan pekerja yang dirumahkan, sebanyak 52 buruh memilih konsisten menempuh jalur hukum dan menolak keputusan PHK tersebut karena merasa tidak pernah melakukan pelanggaran indisipliner.
Serikat buruh juga menuding alasan kerugian finansial yang diklaim manajemen PT SGS hanyalah dalih semata. Kecurigaan ini diperkuat dengan fakta di lapangan bahwa perusahaan justru merekrut tenaga kerja alih daya (outsourcing) baru untuk menggantikan posisi karyawan yang di-PHK.
”Sangat tidak masuk akal jika perusahaan mengaku merugi, namun di saat yang sama mereka memasukkan ratusan tenaga kerja baru berstatus outsourcing. Bahkan, pekerjaan-pekerjaan inti yang semestinya dikerjakan karyawan tetap kini dialihkan ke pekerja alih daya tersebut,” papar Hadi.
Selain keabsahan PHK, polemik pembayaran hak pekerja juga memicu kemarahan buruh. Manajemen PT SGS dilaporkan hanya bersedia membayar pesangon sebesar 0,5 persen dari ketentuan regulasi yang berlaku. Ironisnya, nominal yang sudah dipotong tersebut masih dicicil selama 10 bulan.
”Ada buruh yang pada akhirnya hanya menerima sekitar Rp3 juta per bulan dari cicilan itu. Nilai sekecil itu habis hanya untuk menyambung hidup sehari-hari, sama sekali tidak bisa diputar untuk modal usaha mandiri,” keluh Hadi.
Sebelum menggelar aksi di jalanan, pihak SBPJ mengklaim telah berupaya menempuh jalur damai melalui perundingan bipartit sebanyak dua kali. Namun, upaya tersebut berujung jalan buntu (deadlock).
Meskipun kasus ini telah resmi dilimpahkan ke Disnaker Jombang sejak hampir sebulan lalu, proses mediasi resmi tak kunjung terlaksana. Hal inilah yang memicu buruh turun ke jalan untuk mendesak dinas terkait segera menjalankan fungsi mediasi secara objektif.
Sebagai informasi, kasus PHK massal di PT SGS sebelumnya mencuat dengan dalih efisiensi akibat kerugian operasional. Namun, kebijakan tersebut dinilai kontradiktif lantaran perusahaan dilaporkan kembali merekrut sekitar 500 hingga 600 karyawan baru yang difokuskan pada divisi perbaikan (repairing) sesaat setelah mendepak para pekerja tetapnya.
Sementara, Kepala Disnaker Jombang Isawan Nanang mengatakan, sejak awal pihaknya telah menangani persoalan PHK massal tersebut bersama Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur karena jumlah pekerja terdampak cukup besar.
“Penanganannya memang kita lakukan bersama dengan provinsi karena kasus ini menjadi atensi,” katanya.
Menurut Nanang, salah satu tuntutan buruh adalah agar proses mediasi dilaksanakan di Kabupaten Jombang. Permintaan tersebut telah dikomunikasikan dengan Bidang Hubungan Industrial Disnaker Provinsi Jawa Timur.
“Tadi sudah kami dialogkan dengan provinsi. Selama berkasnya lengkap, mediasi bisa segera diproses,” pungkasnya.(tam)
Komentar untuk post