JOMBANG.TV – Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang, Sabtu (17/7) pagi, melakukan inspeksi mendadak (sidak) percepatan vaksinasi. Sasarannya yakni vaksinasi santri yang digelar di Pondok Pesantren (Ponpes) Mamba’ul Ma’arif Denanyar.
Sejumlah kendala ditemukan dalam sidak percepatan vaksinasi tersebut. Salah satunya adalah terbatasnya anggota medis.
Kurangnya tenaga medis tersebut, menurut Ketua Komisi D DPRD Jombang, Erna Kuswati, terletak pada bagian administrasi.
“Meski berjalan sesuai prokes, vaksinasi di Ponpes Denanyar ini ditemukan sejumlah kendala. Salah satunya kurangnya tenaga administrasi. Pada vaksinasi kali ini, hanya ada 2 tenaga administrasi,” jelas Erna.
Lainnya yaitu tenaga perawat sejumlah 10 orang. Yaitu dari tim Puskesmas Pulo 3 orang, RSNU 5 orang dan 2 orang dari tim screening Klinik Babussalam, Kalinening, Mojoagung.
Kurangnya tenaga dalam vaksinasi ini mendorong salah satu anggota Komisi D DPRD Jombang dr Luluk Chynthia ikut jadi relawan vaksinator. Itu agar proses vaksinasi bisa cepat terselesaikan.
“Banyaknya tenaga medis yg terpapar juga menjadi kendala dari pelaksanaan percepatan vaksin ini,” bebernya.
Dari hasil temuannya itu, politisi PKB ini akan merumuskan rekomendasi agar menjadi evaluasi Pemerintah Kabupaten Jombang. Beberapa rekomendasi lainnya berupa realisasi honor vaksinator hingga penggunaan anggaran APBD untuk penanganan covid-19.
“Saya minta pemerintah daerah lebih memperhatikan dan memperlancar insentif nakes yang melaksanakan Vaksin. Kalau memang per-vaksin Rp 5 ribu ya diturunkan sesuai. Juga Silpa Tahun 2020 difokuskan untuk memaksimalkan target vaksinasi kita,” ucapnya.
Untuk menghindari adanya kerumunan, proses vaksinasi dilakukan secara bergelombang. Pihak ponpes dan petugas keamanan berjaga untuk menata antrean sesuai protokol kesehatan.
“Ini tadi 2 ribu sasaran vaksinasi di pondok. Alhamdulillah berjalan lancar dan sesuai prokes,” tandasnya. (*/jb1/adm)
Komentar untuk post