JOMBANG.TV – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang, melalui Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA), melakukan sinergi dengan Komando Distrik Militer (KODIM) 0814, dalam upaya menurunkan angka stunting. Sinergi dan kolaborasi dilakukan mengukuhkan para Komandan Koramil sebagai Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) di Kabupaten Jombang.
Kegiatan dibuka oleh Bupati Jombang Hj Mundjidah Wahab di Aula Kodim 0814 Jombang, pada Kamis (13/10/2022) pagi. Kegiatan diawali dengan pengukuhan para Komandan Koramil sebagai Bapak Asuh Anak Stunting, oleh Letkol Inf Muhammad Hanafi, S.IP, M.Han, Komandan Kodim 0814 Jombang.
Hadir dalam kegiatan, Ketua Persit KCK Cabang XXIX Dim 0814, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, yang diwakili Waluyo Ajeng Lukitowati, S.St, M.M selaku Koordinator Bidang KBKR Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur. Selain itu, hadir pula Kepala DPPKBPPPA Kabupaten Jombang, dr. Pudji Umbaran, M.KP, Kepala Dinas Kesehatan Kab Jombang, Direktur RSUD Jombang dan Direktur RSUD Ploso, Kepala Puskesmas Se-Kab Jombang, Danramil, anggota Persit dan Babinsa Se-Kab Jombang. Tak hanya itu, acara juga dihadiri Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Jombang, Ketua IDI, Ketua IBI, hingga Koordinator Penyuluh Keluarga Berencana.
Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh jajaran dari Kodim 0814 Jombang. Kolaborasi dan sinergi antar Pemkab dan instansi lain dengan tujuan menurunkan angka Stunting menjadi penting agar tercipta keluarga yang sehat dan harmonis.
Menurut Bupati, bonus demografi yang dimiliki Indonesia saat ini mewajibkan seluruh lapisan masyarakat menyiapkan tujuan yang sama, yakni terwujudunya Indonesia emas di Tahun 2045. Sumber daya manusia yang unggul, sehat dan berkualitas harus terus diwujudkan demi menciptakan generasi emas dinegeri di masa mendatang.
“Strategi yang harus dilakukan memang berbeda-beda dalam melakukan pendampingan dan pemberdayaan. Namun kelompok sasaran utama binaan kita adalah generasi muda, keluarga-keluarga muda yang lebih berkarakter digital. Jadi metode komunikasi semuanya juga harus berubah, harus berkarakter kekinian sehingga pesan itu sampai kepada sasaran yang kita inginkan”, tutur Bupati
Bupati menyebutkan, percepatan penurunan stunting memerlukan cara baru yang lebih kolaboratif dan berkesinambungan mulai dari hulu hingga hilir. Jika sebelumnya lebih sibuk dalam penanganan bayi setelah lahir. Kedepan harus menyasar calon keluarga.
Pun demikian, prevalensi stunting secara radikal dari 26,2 persen pada 2019, harus bisa ditekan menjadi 14 persen pada 2024 mendatang. Sementara mulai tahun 2023, angka stunting baru atau zero stunting, juga harus bisa diwujudkan secepatnya.
“Harus ada kolaborasi. Baik PKK, Persit, Organisasi Masyarakat, semuanya ini memiliki kader yang paling banyak di lapangan. Kami berharap semoga pertemuan ini dapat menghasilkan langkah-langah nyata yang dapat diaktualisasikan di lapangan. Kami mengapresiasi berbagai pihak yang selama ini terus berjibaku dalam upaya percepatan penurunan stunting. Kami berharap ada hasil berupa kesepakatan bersama terkait tugas masing-masing OPD atau lembaga sehingga dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara kolaboratif “, ujar Bupati Mundjidah Wahab.
Bupati sempat merinci, jika strategi Pemkab Jombang untuk mencapai zero stunting yakni dengan fokus pada remaja atau dari hulu. Sasaran utama pada proses dimulai dari pendampingan kondisi pranikah, kehamilan, hingga pasca persalinan.
“Jadi tiga bulan sebelum pernikahan, calon ibu harus mengikuti pembekalan dan screening kesehatan. Pada masa kehamilan, seluruh bidan diharapkan memantau dan mengawasi ibu hamil. Nah, pada masa interval pasca kelahiran, semua ibu dimotivasi untuk menggunakan KB dan diberi pelayanan secara gratis. Ibu melahirkan juga dibimbing dan diarahkan untuk memberikan ASI eksklusif dan memberikan ASI secara sempurna kepada bayinya hingga bayi berusia 2 tahun,” pungkasnya. (*jb2/adm)
Komentar untuk post