JOMBANG.TV — Dibalik persetujuan Fraksi Gerindra atas P-APBD 2025, terselip sorotan kritis, pendapatan daerah dinilai mandek jika retribusi dan BUMD tak segera dibenahi
Ketua Fraksi Partai Gerindra, Achmad Fachruddin, menegaskan, dukungan ini disertai catatan kritis agar arah kebijakan fiskal lebih tepat sasaran di tengah tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat.
“Kondisi ekonomi sedang tidak stabil, daya beli masyarakat turun, cuaca tidak menentu. Karena itu, kami minta rencana penarikan retribusi, terutama parkir dan pasar tradisional, dikaji ulang agar tidak semakin memberatkan pedagang kecil,” tegas Fachruddin dalam rapat paripurna, Rabu (16/7/2025).
Fraksi Gerindra mendesak Pemkab Jombang agar intensifikasi PAD tidak hanya membebani sektor kecil seperti Pedagang Kaki Lima (PKL).
Menurut Fachruddin, potensi PAD bisa diperluas dengan menyasar sektor usaha menengah yang belum maksimal ditarik retribusinya.
Tak hanya itu, Fraksi Gerindra juga menyoroti peran BUMD dan BLUD yang dinilai masih punya ruang lebar untuk dioptimalkan.
“Pemkab punya posisi strategis sebagai pemilik modal. BUMD dan BLUD harus lebih produktif, transparan, dan benar-benar memberi manfaat bagi warga Jombang,” tegasnya.
Fraksi Partai Gerindra juga menegaskan dukungan agar program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) di Kabupaten Jombang benar-benar dioptimalkan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat.
“Pemanfaatan CSR diharapkan bisa diarahkan ke program-program prioritas yang berdampak langsung, seperti perbaikan infrastruktur publik, pemberdayaan ekonomi warga, pengentasan stunting, serta mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan di tingkat desa,” jelasnya.
Dengan pengelolaan yang terbuka dan terencana, lanjut dia, dukungan sektor swasta melalui CSR dapat menjadi penopang nyata bagi pembangunan daerah.
Selain itu, Fraksi Gerindra juga meminta agar Bapenda dapat mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga ketergantungan pada dana transfer dari pusat dapat dikurangi secara bertahap.
Selain itu, Fraksi Gerindra juga mendorong agar Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK) dimanfaatkan secara maksimal untuk membuka ruang pelatihan keterampilan yang sesuai kebutuhan masyarakat.
“BLKK diharapkan tidak hanya fokus pada pelatihan formal, tetapi juga menyediakan program berbasis komunitas, sehingga masyarakat, khususnya generasi muda dan kelompok rentan, dapat meningkatkan kemampuan kerja mereka,” ungkapnya.
Ke depan, Fachrudin mengatakan, BLKK juga diharapkan dapat menjalin kerja sama dengan dunia industri, lembaga usaha, maupun organisasi masyarakat agar para peserta pelatihan dapat langsung mendapat peluang kerja atau membuka usaha mandiri.
Keseluruhan langkah ini sejalan dengan komitmen Fraksi Gerindra untuk mendukung peningkatan kemandirian fiskal daerah, pemerataan manfaat pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jombang.
“Senada dengan Abah Bupati, kami ingin semua kebijakan berpihak pada masyarakat. Persetujuan ini adalah bentuk tanggung jawab kami demi Jombang yang lebih maju dan sejahtera,” pungkas Fachruddin. (Fit)
Komentar untuk post