JOMBANG.TV – Mahasiswa dari Kelompok Cipayung Plus Kabupaten Jombang, yang terdiri dari HMI, GMNI, PMII, dan IMM, mendesak pemerintah daerah lebih terbuka soal kebijakan publik. Desakan itu disampaikan saat audiensi dengan Bupati Jombang H. Warsubi di Pendopo Pemkab, Jumat (12/9/2025).
Mahasiswa menyoroti sejumlah isu sensitif, mulai dari kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) hingga tunjangan perumahan anggota DPRD.
“Transparansi dalam dasar hukum pemberian keringanan pajak harus jelas. Regulasi ini harus berpihak pada rakyat, bukan sekadar formalitas,” tegas Ketua GMNI Jombang, Daffa Raihananta.
Ketua PMII Jombang, Asrorudin, menambahkan, “Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) seharusnya melibatkan masyarakat dan perangkat desa. Kenaikan tunjangan perumahan DPRD juga harus peka terhadap kondisi ekonomi rakyat.”
Bupati Warsubi merespons dengan menegaskan komitmennya terhadap keterbukaan. “Revisi Perda PBB P-2 telah disahkan pada 13 Agustus 2025 untuk meringankan beban masyarakat. Mereka yang keberatan bisa langsung menghubungi Bapenda atau desa setempat untuk validasi dan penyesuaian pajak,” jelasnya.
Dalam audiensi itu, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan, termasuk evaluasi tunjangan DPRD dan peninjauan kinerja dewan. Menanggapi hal ini, Bupati Warsubi menegaskan, “Kami berterima kasih atas aspirasi yang disampaikan. Sejak awal, kami ingin menjalankan pemerintahan yang inklusif dan melibatkan semua pihak.”
Untuk tunjangan DPRD yang disampaikan mahasiswa, Warsubi menyampaikan bahwa saat ini pemerintah pusat tengah memanggil seluruh ketua DPRD dari kota/Kabupaten maupun provinsi untuk membahas hal tersebut. Pihaknya akan menunggu keputusan dari pemerintah pusat.
Audiensi ini, kata dia, menjadi cermin dinamika hubungan mahasiswa dan pemerintah daerah dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas publik.
“Kami selalu berkomitmen mendengarkan aspirasi masyarakat dan menyesuaikan kebijakan demi kesejahteraan rakyat. Komunikasi publik dan sosialisasi kebijakan tetap menjadi perhatian utama untuk menjaga kepercayaan masyarakat,” pungkas Bupati Warsubi. (Fit)
Komentar untuk post