JOMBANG.TV – Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang, mengajak masyarakat untuk menggempur rokok illegal. Rokok illegal, merupakan rokok yang dibuat dan diedarkan tidak sesuai ketentuan perundang – undangan dibidang cukai.
“Ciri – ciri rokok ilegal diantaranya adalah rokok yang diedarkan, dijual, atau ditawarkan tidak dilekati pita cukai, rokok yang diproduksi oleh pabrik yang belum memperoleh ijin / NPPBKC dan rokok yang diedarkan dilekati pita cukai, namun pita cukainya palsu, bekas, tidak sesuai peruntukan dan tidak sesuai personifikasi” kata Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Kediri, Adiek Marga Raharja saat sosialisasi cukai di Balai Desa Jarak, Wonosalam – Jombang, bersama Diskominfo Pemkab Jombang, Selasa (25/02/20).
Dijelaskan, bahwa rokok yang diedarkan dijual atau ditawarkan tidak dilekati pita cukai (dikenal dengan istilah rokok polos atau rokok putihan dikenai ancaman pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima ) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai.
Adiek mengatakan, mulai tahun 2019 pengenaan tarif cukai untuk hasil pengolahan tembakau lainnya yang meliputi ekstraks dan essens tembakau, tembakau molasses, tembakau hirup (snufftobacco) atau tembakau kunyah (chewing tobacco) dikenai tarif cukai 57 %.
Sementara, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang Budi Winarno menyampaikan, kegiatan sosialisasi tersebut diharapkan mampu memberikan pencerahan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemberantasan rokok illegal.
“Peredaran rokok ilegal di Kabupaten Jombang khususnya, harus terus dicegah dan dihentikan”, tegas Budi Winarno.
Kata dia, dengan adanya kegiatan sosialisasi dan penyampaian informasi terkait dengan ketentuan peraturan perundang – undangan dibidang cukai kepada masyarakat, diharapkan bisa menjadi sarana komunikasi serta memperkuat sinergi baik Bea Cukai Kediri, Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, dan Desa dalam memberantas rokok ilegal agar kebocoran dapat diminimalisir dan tentunya penerimaan negara dari sektor pajak semakin meningkat.
“Prinsip kami tidak melarang masyarakat untuk tidak boleh merokok, tapi kalau merokok jangan di tempat umum. tidak apa-apa nglinting dewe di rokok dewe, pokoknya tidak di jual. Kalau dijual itu namanya melanggar, karena tidak ada pita cukai/pajaknya. Meskipun peredaran rokok illegal saat ini sudah berkurang, namun harus terus dicegah secara terus menerus, karena meskipun kebocoran itu sedikit, lama – lama akan menjadi banyak dan itu akan mengurangi penerimaan negara,” katanya.
Diskominfo berharap sosialisasi ini tidak berhenti dan akan terus menular kepada masyarakat secara luas agar progam menggempur rokok illegal terus digalakkan.
“Mari kita cegah rokok illegal untuk penerimaan negara, karena pajak cukai juga akan dikembalikan lagi ke masyarakat,” pungkas Budi. (adv)
