JOMBANG — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang terus melakukan pemantauan intensif terhadap keretakan rumah warga dan potensi longsor yang terjadi di Wonosalam yang merupakan kawasan rawan bencana di Jombang.
Dalam rapat koordinasi terbaru, Jumat (12/12/2025), Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Jombang, Wiku Birawa Felipe Diaz Quintas menjelaskan bahwa pihaknya masih menunggu surat resmi dari desa dan kecamatan sebagai dasar tindak lanjut penanganan teknis.
Dari hasil peninjauan awal, seluruh rumah di area terdampak mengalami retakan, sementara satu rumah dinyatakan paling parah dan dinilai membahayakan keselamatan penghuninya, terutama saat curah hujan tinggi.
BPBD Kabupaten juga telah berkoordinasi dengan BPBD Provinsi untuk memastikan langkah mitigasi berjalan sesuai prosedur.
“Tim gabungan sudah turun ke lokasi, memeriksa pergerakan tanah, dan mengawasi titik-titik rawan. Kami juga mengimbau pemerintah desa dan kecamatan agar melarang aktivitas masyarakat di area risiko tinggi ketika hujan deras,” ujar Wiku.
Sebagai upaya mitigasi, BPBD Provinsi memasang satu alat PWS (sistem peringatan dini) di titik rawan. Alat tersebut terhubung dengan internet dan mengirimkan laporan otomatis ke pusat data provinsi. Jika terjadi pergerakan tanah, sistem akan mengeluarkan sinyal peringatan bagi warga.
“Pemetaan zona rawan longsor kami lakukan berdasarkan riwayat kejadian. Dalam beberapa tahun terakhir, wilayah itu tercatat berkali-kali mengalami longsor sehingga warga diminta tetap meningkatkan kewaspadaan, termasuk Desa Sambirejo dan Wonosalam yang menjadi salah satu area paling rawan longsor di Kabupaten Jombang,” ungkapnya.
Pelatihan mitigasi bencana, kata Wiku, sebelumnya juga telah diberikan kepada masyarakat setempat, termasuk penyusunan dokumen kebencanaan.
Selama beberapa tahun terakhir, Wonosalam memang tercatat sering mengalami kejadian longsor berulang akibat kontur tanah yang rentan dan curah hujan tinggi, sehingga menjadi salah satu fokus mitigasi BPBD Jombang dan BPBD Jawa Timur.
“Penanganan teknis lanjutan sepenuhnya berada dalam kewenangan BPBD Provinsi,” terangnya.
Sementara itu, disampaikan usai acara pemberangkatan bantuan ke Sumatra, Bupati Jombang, H. Warsubi menegaskan, Pemkab tidak hanya fokus membantu daerah lain, tetapi juga memastikan keselamatan warganya sendiri.
“Kita kirim bantuan ke Sumatra sebagai bentuk kepedulian. Tapi di saat yang sama, keselamatan warga Jombang tetap prioritas utama. Saya sudah minta BPBD berkoordinasi cepat dan memastikan warga di lokasi rawan mendapat pendampingan,” tegas Warsubi.
Ia juga meminta pemerintah desa dan kecamatan lebih proaktif memberikan laporan serta memastikan warga tidak tinggal di area yang berbahaya hingga situasi dinyatakan aman.
“Kalau memang harus direlokasi sementara, ya warga harus menurut dengan imbauan. Yang penting nyawa warga selamat. Bencana tidak bisa ditawar,” tambahnya.
Dengan intensifikasi pemantauan dan dukungan dari BPBD Jombang dan Provinsi, Pemkab Kabupaten Jombang berharap risiko longsor dapat ditekan, sementara warga tetap waspada dan siap terhadap kemungkinan terburuk selama musim hujan. (Fit)
Komentar untuk post