JOMBANG.TV – Pemerintah Kabupaten Jombang hari ini, Sabtu (8/8/2020) bertempat di Gedung Bung Tomo Kantor Pemerintah Kabupaten Jombang menerima kunjungan kerja (kunker) sekaligus silaturahmi, DR. HC Drs. H. Abdul Halim Iskandar, MPd Menteri Desa (Mendes) Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) RI.
Dengan tetap menerapkan protocol kesehatan Pencegahan Covid 19, Gus Halim sapaan akrab Menteri asli asal kota Santri yang hadir beserta istri langsung melakukan cuci tangan, cek suhu sebelum memasuki lokasi kegiatan.
Bupati Jombang, Hj. Mundjidah Wahab beserta segenap pejabat lingkup Pemkab Jombang, Ketua DPRD juga mantan pejabat di lingkup Pemkab Jombang menyambut hangat penuh kekeluargaan Menteri Desa PDTT yang secara silsilah keluarga adalah cucu dari Bupati Jombang, Hj. Mundjidah Wahab.
Bupati Jombang, Hj. Mundjidah Wahab memaparkan progres penanganan pandemi covid-19 semakin membaik. “Alhamdulillah proses kesembuhan pasien terus meningkat. Pemerintah Kabupaten Jombang tetap dapat melaksanakan tugas tugas pemerintahan, semoga semuanya diberikan kesehatan dan Covid 19 segera diangkat oleh Alloh SWT,” papar Bupati Jombang.
Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab juga memaparkan Progres Pembangunan Kabupaten Jombang, Singkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2020 yang visinya adalah Bersama mewujudkan Jombang Yang Berkarakter dan Berdaya Saing.
Disampaikan juga oleh Bupati Mundjidah Wahab program program inovatif sector pelayanan public seperti Bulaga Bupati Melayani Warga, juga progress Pembangunan infrastruktur sejak 2014.
”Pelebaran jalan dan pembangunan jalan sudah halus semua. Sudah cor semua. Pun demikian dengan pelebaran jalan Wonosalam. Termasuk perencanaan pembangunan Stadion bertaraf nasional, juga Pembangunan Pasar Daerah,” terang Bupati Jombang.
Disinggung pula perkembangan nilai Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jombang yang kini sudah mencapai 280 M 150 jt dengan capaian realisasi sudah 79, 53 persen, hingga penyaluran Bansos. Di kabupaten Jombang telah terwujudnya kemandirian desa.
“Sudah ada 14 Desa mandiri dan sudah tidak ada lagi desa tertinggal di Kabupaten Jombang. Bahwa Kabupaten Jombang siap menjadi pilot project program program dari Kementerian Desa RI,” pungkasnya.
Sementara itu, mewakili aspirasi masyarakat Kabupaten Jombang, Drs. Mas’ud Zuremi, Ketua DPRD Kabupaten Jombang menyampaikan ucapan selamat datang sekaligus ucapan terima kasih ats kehadiran MenDes PDTT untuk berkoordinasi terkait program pembangunan kedepan yang dapat disingkronkan dengan Pemkab Jombang.
Pertemuan tersebut sekaligus menjadi ajang silaturahmi temu kangen dengan Bupati Jombang, seluruh OPD, mantan Pejabat lingkup Pemkab Jombang serta jajaran DPRD Kabupaten Jombang.
“Untuk itu harapan masyarakat Jombang bawalah rakyat dan masyarakat desa di Kabupaten Jombang bahkan seluruh Indonesia ini hidup lebih menjadi sejahtera. Untuk itu apa program Kemendes yang dapat ditarik ke Jombang, kita siap mendukungnya,” tandasnya.
Disisi lain, Mendes menjabarkan soal perkembangan terkini penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa yang telah capai 99 persen. Proyeksi penggunaan Dana Desa hingga Desember 2020, masih membutuhkan alokasi anggaran hingga Rp53 Miliar untuk desa-desa yang telah habis disalurkan. Lebih lanjut dikatakan Mendes Halim Iskandar , sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yaitu soal Desa aman Covid-19, maka alokasi Dana Desa bakal lebih difokuskan pada pengadaan masker.
“Kita akan melakukan Gerakan Masih Pengadaan masker yang diproduksi oleh desa tapi sosialisasi dan gerakan pembagian masker ke rumah-rumah dilakukan oleh Ibu-ibu PKK,” kata pria yang menyandang gelar Doktor Honoris Causa dari UNY ini.
Presiden, kata Gus Menteri, menginstruksikan untuk fokus pada tahap pertama ini penggunaan masker yang akan dimassifkan sosialisasi ke desa-desa.
“Desa juga diminta produksi masif masker sesuai dengan kapasitas warga miskin, pengangguran dan kelompok marjinal yang ada di desa,” kata Mantan Ketua DPRD Jombang ini.
Sementara untuk kelas menengah diminta untuk lakukan pengadaan masker sendiri dan jika perlu lakukan gotong royong untuk mengadakan masker. Nantinya, warga desa diharapkan mempunyai masker lebih dari satu.
Badan Usaha Milik Desa yang mengelola pengadaan masker, agar meningkatkan daya beli masyarakat. Dengan ini masyarakat miskin bisa mendapatkan upah, dari hasil produksi masker yang dapat dijual untuk mendapat penghasilan yang dikelola oleh BUMDes
Dalam pendataan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) desa diberi kewenangan untuk mendata melalui RT atau pendataan bisa melalui data yang sudah ada di desa itu sendiri
“Serapan anggaran untuk PKTD sebesar 36 triliyun bertujuan selain untuk mendorong pembangunan fisik desa juga membantu meningkatkan pendapatan masyarakat miskin desa,” pungkasnya. (jb1/adm)
Komentar untuk post