JOMBANG.TV — Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Jombang menyoroti sejumlah catatan penting terkait Nota Penjelasan Bupati Jombang tentang Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P.APBD) Tahun Anggaran 2025.
Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua Komisi D DPRD Jombang, Agung Natsir, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Fraksi Partai Gerindra.
Agung menegaskan bahwa perubahan APBD memang dimungkinkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, terutama jika ada perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi awal.
Namun menurutnya, penyusunan P.APBD harus tetap mencerminkan fungsi penganggaran DPRD sebagai instrumen perencanaan dan pengawasan arah kebijakan fiskal.
“Perubahan APBD harus berdasarkan evaluasi pelaksanaan APBD murni, serta menyesuaikan dengan dinamika capaian pendapatan daerah untuk memenuhi kebutuhan riil masyarakat,” kata pria yang juga merupakan Bendahara DPC Partai Gerindra ini, Senin (7/7/2025).
Soroti Defisit Anggaran, Tekankan Efisiensi
Fraksi Partai Gerindra juga menyoroti proyeksi defisit anggaran Kabupaten Jombang yang mencapai Rp 304,4 miliar. Sementara itu, proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru turun 6,39% atau sekitar Rp 47,7 miliar.
Agung mempertanyakan dasar penurunan proyeksi PAD, padahal momentum Ramadhan dan Idul Fitri seharusnya mendorong peningkatan pendapatan daerah.
“Seharusnya PAD tetap naik sebagai bukti kemampuan dan kapasitas pemerintah daerah, bukan malah bergantung pada peningkatan pendapatan transfer pusat maupun provinsi,” tegasnya.
Selain itu, Fraksi Partai Gerindra juga meminta penjelasan rinci terkait belanja daerah yang justru naik 5,92% di tengah defisit. Menurut Agung, belanja daerah sebaiknya difokuskan pada program prioritas sesuai visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Jombang, sementara kegiatan lain yang kurang mendukung dapat dikurangi atau ditunda.
“Kami berharap Pemerintah Kabupaten Jombang tetap menjalankan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo. Kami juga meminta penjelasan detail mengenai alokasi belanja tak terduga dan hibah dalam P.APBD 2025,” ujarnya.
APBD Harus Kembali ke Rakyat, Dorong BUMD Tingkatkan PAD
Dalam kesempatan itu, Fraksi Gerindra turut menyoroti keberadaan Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK) di Jombang yang dinilai belum optimal.
Menurut Agung, jika 67 BLKK yang ada dapat berfungsi maksimal, maka setiap tahun Jombang bisa mencetak ribuan tenaga kerja terampil. Fraksi Gerindra mendesak Dinas Tenaga Kerja lebih serius memberdayakan BLKK demi mendukung visi pembangunan daerah.
Tak hanya itu, Fraksi Gerindra juga menilai peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) belum maksimal dalam memberikan kontribusi bagi PAD. Karena itu, evaluasi menyeluruh diperlukan agar BUMD dan BLUD dapat menjadi penopang utama pembiayaan pembangunan daerah ke depan.
Di sektor lain, Agung juga menyoroti pentingnya sinkronisasi program bantuan, hibah, dan pembangunan di desa agar mendukung visi-misi Bupati dan Wakil Bupati.
Ia mendorong peran aktif pihak swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk turut mendukung pembangunan daerah.
“Pemerintah Kabupaten Jombang perlu mendata dan memastikan semua perusahaan melaksanakan kewajiban CSR. Pelaksanaan CSR sebaiknya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah,” kata Agung.
Terakhir, Fraksi Gerindra juga mengingatkan pemerintah daerah untuk mulai mempersiapkan dukungan anggaran bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jombang menjelang tahapan Pemilu 2029 yang akan bergulir pada 2027 mendatang.
“Kami berharap penyusunan APBD ke depan benar-benar disusun sesuai kebutuhan masyarakat, dengan pembahasan yang terbuka, konstruktif, dan melibatkan DPRD secara optimal,” tegasnya.
Fraksi Gerindra, kata dia, akan tetap mendukung penuh Bupati Warsubi dan Wakil Bupati Salmanudin untuk mewujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera. Itu bisa dilakukan hanya dengan kerja sama dan tanggung jawab semua pihak, mulai dari OPD, BUMD, hingga stakeholder lainnya, itu bisa dilakukan. (Fit)
Komentar untuk post