JOMBANG.TV – Ratusan Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan (SDM PKH) Kabupaten Jombang Tahun 2020 berkumpul di gedung Bung Tomo Kantor Pemkab Jombang pada Selasa, (27/10/2020) dalam agenda Rapat Koordinasi PKH.
Bupati Jombang Hj Mundjidah Wahab saat bertemu dengan 165 orang pendamping PKH dari 302 desa tersebut menekankan untuk ikut mengawal langsung hasil verifikasi validasi (verval) 2020 Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
tahun 2020.
Bupati juga berharap ada komunikasi yang baik antara pendamping PKH dan pemerintah daerah. Pertemuan SDM PKH secara intensif perlu dilakukan. Petugas PKH sebagai garda terdepan dalam memberikan informasi siapa yang layak pemerintah bantu diharapkan bekerja dengan serius, sungguh sungguh dalam membantu masyarakat yang memang benar benar perlu dibantu dan tepat sasaran.
“SDM PKH telah bekerja cukup lama diwilayah desa kalian, untuk itu kalian diharapkan lebih tahu tentang kemiskinan di tempat tugasnya, siapa siapa masyarakat miskin yang harus dibantu dalam pelayanan kesehatan juga ekonomi, SDM PKH harus dapat bersinergi bekerja dengan serius, obyektif penuh tanggung jawab. Jangan sampai masih ada masyarakat miskin yang melaporkan belum dapat bantuan apa apa, tandas Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab.
Disampaikan Bupati bahwa masih tersisa waktu satu bulan bagi SDM PKH untuk segera mensinergikan verval DTKS. “Waktunya hanya satu bulan SDM PKH diharapkan dapat segera mensinergikan data, segera lakukan kolaborasi dengan tokoh masyarakat dan seluruh elemen masyarakat yang ada. Bekerjalah untuk membantu kepentingan warga masyarakat miskin di Jombang. Sehingga datanya benar benar valid, tepat sasaran dan sesuai dengan penerimanya”, pungkas Bupati Jombang
Drs. Mochamad Saleh MSi, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang pada agenda yang juga dihadiri Sekdakab Jombang Dr Akh Jazuli, Asisten Pemerintahan, Anwar, juga Korwil PKH wilayah Mojokerto, Jombang, Nganjuk serta seluruh SDM PKH Kabupaten Jombang tersebut menegaskan bahwa Rakor PKH tersebut guna Mensinergikan Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
tahun 2020.
“Melalui rakor PKH ini selain dalam rangka penanganan fakir miskin serta pelaksanaan implementasi 3 menteri dalam percepatan DTKS, sosialisasi mekanisme DTKS, juga
mensinergikan dan menyamakan persepsi verval 2020″, tuturnya. (humprot/jb1/adm)
Komentar untuk post