JOMBANG.TV – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Kabupaten Jombang melakukan aksi unjuk rasa menolak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, Senin 30/12/24.
Dengan membentangkan poster berisi tuntutan, ratusan mahasiswa dari aliansi mahasiswa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jombang tersebut melakukan orasi di depan gedung wakil rakyat itu.
Dalam aksi unjuk rasa tersebut sempat terjadi sedikit kericuhan antara para mahasiswa dan juga aparat yang berjaga. Saling dorong terjadi, saat para demonstran memaksa untuk masuk ke gedung wakil rakyat. Alhasil, mereka diizinkan untuk masuk ke gedung DPRD Jombang.
Di dalam gedung, para demonstran ini kembali menyuarakan aspirasi. Mereka ingin anggota DPRD Jombang ikut menyuarakan penolakan kenaikan PPN 12 persen. Hasilnya, Ketua DPRD Jombang bersedia untuk menandatangani permintaan para demonstran yang tercacat dalam sebuah kertas.
“Kami datang ke sini, ke gedung DPRD Jombang untuk mengawal aspirasi menolak PPN 12 persen. Meskipun kita ketahui di undang-undang ini sudah berlaku,” ucap Ketua PC PMII Jombang, Asrorruddin.
“Mekanisme pembatalannya sudah diatur dalam Perpu. Ini kami meminta melalui tangan DPRD Kabupaten Jombang agar menyampaikan aspirasi kami kepada pusat untuk membatalkan PPN 12 persen ini. Di undang-undangnya tidak ada klasifikasi, ini yang mengkhawatirkan akan sampai kepada masyarakat di bawah,” imbuhnya.
Dikatakan, jika Ketua DPRD Jombang menerima aspirasi mereka dan akan menyampaikan kepada pemerintah pusat pada tanggal 3 Januari 2025.
“Tadi dari ketua DPRD Jombang juga sudah menerima aspirasi kami dan berjanji aspirasi kami akan disampaikan pada tanggal 3 Januari 2025, dan itu akan kami kawal,” ucap Asrorruddin.
Sementara, Ketua DPRD Jombang, Hadi Atmaji mengatakan, pihaknya menerima aspirasi para mahasiswa. Terkait kenaikan PPN 12 persen, pihaknya mengaku lebih baik bisa ditunda terlebih dahulu.
“Bagi kami, kenaikan PPN 12 persen bisa ditunda terlebih dahulu. Karena sesuai dengan posisi kita saat ini jiga. Kita baru selesai dengan Covid 19, ekonomi masyarakat masih belum pulih sepenuhnya, sehingga jika dinaikkan lagi PPN 12 persen maka akan ada efek karambol. Yah efeknya akan kemana-mana,” ujarnya.
Untuk menyampaikan aspirasi ini, lanjut Hadi, pihaknya mengaku akan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk kembali mengkaji kenaikan PPN 12 persen tersebut.
“Tentu kami akan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk mengkaji lebih lanjut tentang PPN 12 persen ini. Untuk di DPRD kami akan mengambil keputusan melalui musyawarah. Untuk hari ini memang dalam dalam rangka memfasilitasi aspirasi teman-teman mahasiswa,” pungkasnya.(tam)
Komentar untuk post