JOMBANG.TV— Hujan deras yang turun hampir tanpa jeda dalam beberapa pekan terakhir meninggalkan jejak di banyak ruas jalan di Kabupaten Jombang. Aspal mengelupas, lubang menganga, dan genangan air menjadi pemandangan yang kerap dikeluhkan warga.
Keluhan itu tak hanya disampaikan secara lisan, tetapi juga ramai berseliweran di media sosial.
Di tengah situasi itu, Bupati Jombang, H Warsubi memilih untuk tidak sekadar berdiam di balik aturan. Bersama Sekretaris Daerah dan Asisten III, ia menyampaikan penjelasan sekaligus sikap pemerintah daerah terhadap persoalan jalan rusak yang kian ramai disorot publik.
Dengan nada tenang, Warsubi memulai dari hal mendasar: soal kewenangan. Menurutnya, tidak semua jalan di Jombang berada di bawah tanggung jawab Pemkab.
“Jalan itu ada pembagiannya. Ada jalan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian PU pusat, jalan provinsi oleh PUPR Provinsi, dan jalan kabupaten yang menjadi kewenangan Pemkab melalui Dinas PUPR. Selain itu, ada jalan poros desa dan jalan lingkungan yang menjadi tanggung jawab kepala desa,” ujarnya, Jumat (12/12/2025).
Penjelasan itu menjadi penting, terutama setelah viralnya kondisi jalan rusak di belakang Kantor Satlantas Polres Jombang. Banyak warga mengira kerusakan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten.
“Yang di belakang kantor lantas itu termasuk jalan lingkungan, bukan jalan kabupaten. Harusnya pemerintah desa segera menindaklanjuti,” tegas Warsubi.
Namun, alih-alih berhenti pada batas kewenangan, Warsubi justru mengambil langkah berbeda. Ia mengakui, secara administratif, perbaikan jalan tersebut sebenarnya bukan ranah Pemkab Jombang. Bahkan, ada risiko ada temuan dalam pemeriksaan keuangan.
“Tapi karena banyak keluhan masyarakat, ya kita perbaiki. Secara administrasi ini sebenarnya salah. Kalau ada pemeriksaan BPK, kita dianggap salah. Tapi demi kepentingan masyarakat, kita perbaiki semampu kita,” ungkapnya jujur.
Keputusan itu mencerminkan dilema klasik pemerintahan daerah, antara patuh pada aturan atau bergerak cepat menjawab kebutuhan warga. Dalam kondisi tertentu, Warsubi memilih mendahulukan keselamatan dan kenyamanan masyarakat.
Ia juga tak menampik bahwa persoalan jalan rusak di Jombang masih cukup panjang. Beberapa ruas bahkan sudah bertahun-tahun tak tersentuh perbaikan.
“Jalan KH Wachid Hasyim itu sudah sekitar 12 tahun tidak diperbaiki. Jalan di area Pendopo juga sudah 15 tahun rusak. Waktu acara Pendopo untuk Rakyat, banyak yang hampir jatuh karena jalan pecah-pecah,” kenangnya.
Peristiwa itu akhirnya menjadi pemicu. Jalan di sekitar Pendopo pun diperbaiki karena, menurut Warsubi, pembangunan tak hanya soal proyek besar, tetapi juga soal rasa aman warga dalam beraktivitas.
“Kita ingin membangun desa dan menata kota. Itu visi kami,” katanya.
Lebih jauh, Warsubi menegaskan bahwa kondisi infrastruktur yang baik bukan hanya berdampak pada mobilitas warga, tetapi juga pada kepercayaan investor. Ia berharap masyarakat turut menjaga kondusivitas daerah agar pembangunan lima tahun ke depan berjalan optimal.
“Kami mohon dukungan agar Jombang tetap kondusif dan semakin maju. Kalau investor masuk, manfaatnya kembali ke masyarakat berupa lapangan pekerjaan,” ujarnya.
Menutup pernyataannya, Warsubi menegaskan komitmen dirinya bersama Wakil Bupati, Sekda, dan seluruh OPD untuk terus bekerja maksimal. Ia bahkan membuka ruang partisipasi publik seluas-luasnya.
“Kalau tahu ada jalan rusak, tunjukkan ke kami. Jika itu merupakan wewenang Kabupaten Jombang, akan segera kami perbaiki. Jika itu menjadi wewenang Desa, kami akan segera menegur Kepala desanya untuk segera turun memperbaiki. Begitu pula jika jalan tersebut menjadi wewenang PUPR Provinsi atau Pusat, kami akan mengajukan perbaikan. Data perbaikan jalan itu ada semua di PUPR,” tegasnya.
Di sisi lain, Bupati juga menekankan bahwa menjaga fasilitas publik bukan hanya tugas pemerintah. Menurutnya, partisipasi masyarakat menjadi kunci agar infrastruktur yang sudah dibangun dapat bertahan dan memberi manfaat lebih lama.
“Kita ini tidak bisa berjalan sendiri. Pemerintah tidak bisa maju kalau bekerja sendirian. Harus kerja bersama, mengupayakan bersama,” tegasnya.
Ia mengajak masyarakat untuk ikut menjaga fasilitas publik, melaporkan kerusakan sejak dini, serta tidak bersikap abai terhadap aset bersama.
“Ayo kerja bersama. Ayo mengupayakan bersama. Tidak bisa kita maju jika berjalan sendiri,” tambah Warsubi.
Di tengah cuaca ekstrem dan keterbatasan anggaran, sikap itu menjadi pesan jelas: bagi Pemkab Jombang, jalan rusak bukan sekadar soal aspal, tetapi soal tanggung jawab dan keberpihakan pada keselamatan warga. (Fit)
Komentar untuk post