Bupati Jombang Himbau Warga Tak Bepergian Saat Libur Panjang

JOMBANG.TV – Sebagai upaya antisipasi penularan COVID-19, Bupati Jombang Jawa Timur, Mundjidah Wahab mengimbau warganya untuk tidak bepergian ke daerah-daerah yang masih berstatus zona merah.

Himbauan tersebut menyusul adanya libur panjang sekaligus cuti bersama aparatur sipil negara (ASN). Langkah yang dilakukan Pemkab menghadapu liburan tersebut yakni melakukan koordinasi dengan forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) maupun Satgas COVID-19 untuk mengaktifkan pos pantau antisipasi penyebaran COVID-19.

“Kita mengantisipasi dengan mengaktifkan pos-pos pantau. Dan juga diharapkan tidak bepergian ke zona merah. Sebaiknya kumpul keluarga saja dan diharapkan juga tetap memakai protokol kesehatan,” terang Bupati Mundjidah, pada sejumlah jurnalis, Selasa (27/10).

Ditambahkan Mundjidah, meminta untuk tidak berkunjung ke zona merah tidak hanya untuk warga, namun juga bagi ASN di lingkup Pemkab Jombang.

Pemkab juga telah mengeluarkan surat edaran bernomor 800/2369/415.41/2020 tentang pelaksanaan hari libur dan cuti bersama di era pandemi COVID-19.

Pada poin ke 3 disebutkan mengimbau kepada seluruh ASN Kabupaten Jombang selama libur dan cuti bersama sedapat mungkin dihindari bepergian ke daerah yang berstatus zona merah dan diupayakan tetap tinggal di rumah bersama keluarga.

“Kami harap masyarakat juga demikian, tetap menjaga protokol kesehatan, dan diharapkan banyak kegiatan keluarga di rumah,” pungkasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang, Akhmad Jazuli menambahkan cuti bersama tanggal 28 sampai 30 Oktober 2020 itu merupakan kebijakan nasional dan pihaknya bakal menerapkan piket.

Kebijakan itu juga tertuang dalam surat edaran bupati poin kedua. Bahwa untuk mengantisipasi ganguan keamanan dan ketertiban di lingkungan kantor selama libur dan cuti bersama, agar dilakukan piket jaga secara bergiliran pada perangkat daerah masing-masing.

“Walaupun tidak ada perintah piket, tapi kebijakan Ibu Bupati agar ada piket, di masing-masing OPD, yang pelaksanaannya diserahkan kepada Kepala OPD,” tandasnya. (jb1/adm)