JOMBANG.TV – Hari ini Jumat, 14 Agustus 2020 Pukul 10.00 WIB, Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab bersama Wakil Bupati Jombang Sumrambah dan Forkopimda, serta Ketua DPRD dan Para Wakil Ketua serta anggota DPRD Jombang hingga beberapa OPD lingkup Pemkab Jombang menghadiri agenda tahunan menyaksikan/mendengarkan pidato kenegaraan Presiden RI dalam rangka HUT ke – 75 Kemerdekaan RI.
Setidaknya ada 10 poin penting yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR-RI dan Sidang Bersama DPR-RI dan DPD-RI Tahun 2020, Jumat (14/8/2020) Yaitu:
- Pandemi Corona Momentum Reformasi Sektor Kesehatan
Presiden Jokowi ingin pandemi corona menjadi momentum reformasi fundamental sektor kesehatan. Agenda besar ini harus benar-benar dipercepat.
“Dengan peristiwa pandemi ini, maka reformasi fundamental di sektor kesehatan harus kita percepat. Orientasi pada pencegahan penyakit dan pola hidup sehat harus diutamakan,” jelasnya.
“Penguatan kapasitas SDM, pengembangan rumah sakit dan balai kesehatan, serta industri obat dan alat kesehatan harus diprioritaskan. Ketahanan dan kapasitas pelayanan kesehatan harus kita tingkatkan secara besar-besaran,” tambahnya
- Presiden Jokowi mengapresiasi DPR Sahkan Perppu Corona Jadi UU
Presiden Joko Widodo mengucapkan terima kasih kepada DPR yang telah mengesahkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 menjadi Undang-undang yang didalamnya berisi tentang Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19.
“Menerbitkan Perppu No.1 Tahun 2020, yang kemudian disetujui oleh DPR menjadi UU No.2 Tahun 2020. Terimakasih anggota DPR atas kerja cepatnya,” kata Jokowi.
- Ekonomi RI di Tengah Pandemi Corona
Presiden Jokowi mengatakan di kuartal pertama 2020, pertumbuhan ekonomi negara kita masih plus 2,97%, tapi di kuartal kedua kita minus 5,32%.
“Ekonomi negara-negara maju bahkan minus belasan persen, sampai minus 17%. Kemunduran banyak negara besar ini bisa menjadi peluang dan momentum bagi kita untuk mengejar ketertinggalan,” ujarnya.
- Presiden Jokowi ungkap Tujuan Besar Pengembangan Food Estate
Presiden Jokowi mengatakan food estate sedang dibangun untuk memperkuat cadangan pangan nasional, bukan hanya di hulu, tetapi juga bergerak di hilir produk pangan industri.
“Bukan lagi menggunakan cara-cara manual, tetapi menggunakan teknologi modern dan pemanfaatan kecanggihan digital. Bukan hanya untuk pasar domestik, tetapi juga untuk pasar internasional,” imbuhnya.
- Pemerintah Bangun Kemandirian Energi
Presiden Jokowi mengatakan saat ini pemerintah sedang membangun kemandirian energi. Tahun 2019, pemerintah sudah berhasil memproduksi dan menggunakan B20.
“Tahun ini kita mulai dengan B30, sehingga kita mampu menekan nilai impor minyak kita di tahun 2019,” jelasnya.
- Pemerintah Klaim Tak Main-main dengan Pemberantasan Korupsi
Presiden Jokowi mengatakan pihaknya tidak pernah main-main dengan pemberantasan korupsi. Ia juga ingin penegakan hukum dilakukan tanpa pandang bulu.
“Pemerintah tidak pernah main-main dengan upaya pemberantasan korupsi. Upaya pencegahan harus ditingkatkan melalui tata kelola yang sederhana, transparan, dan efisien. Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu,” imbuhnya.
- Presiden Jokowi Ingin Jadikan Krisis sebagai Lompatan Besar
Jokowi mengatakan krisis memberikan momentum untuk mengejar ketertinggalan, untuk melakukan transformasi besar, dengan melaksanakan strategi besar.
“Mari kita pecahkan masalah fundamental yang kita hadapi. Kita lakukan lompatan besar untuk kemajuan yang signifikan. Kita harus bajak momentum krisis ini. Kita harus serentak dan serempak memanfaatkan momentum ini,” jelasnya.
- Presiden Jokowi Tak Ingin Ada yang Merasa Paling Benar Sendiri
PresidenJokowi mengatakan demokrasi memang menjamin kebebasan, namun kebebasan yang menghargai hak orang lain. Jangan ada yang merasa paling benar sendiri, dan yang lain dipersalahkan.
“Jangan ada yang merasa paling agamis sendiri. Jangan ada yang merasa paling Pancasilais sendiri. Semua yang merasa paling benar dan memaksakan kehendak, itu hal yang biasanya tidak benar,” tegasnya.
- Presiden Jokowi Apresiasi BPK, KY, MA, MK
Presiden Jokowi mengatakan BPK secara cepat dan cermat telah memeriksa dan menyampaikan 1.180 laporan hasil pemeriksaan 2019, memberikan 36.060 rekomendasi kepada pemerintah, dan memerintahkan penyetoran ke kas negara senilai Rp1,39 triliun.
“Tugas internal yang berat tersebut tidak mengganggu agenda BPK untuk melanjutkan perannya sebagai pemeriksa eksternal pada badan-badan internasional, serta keanggotaannya pada Independent Audit Advisory Committee di bawah PBB,” jelasnya.
Demikian pula halnya Mahkamah Agung yang menjamin kecepatan pelayanan persidangan di era pandemi. Penyediaan layanan persidangan virtual dengan menggunakan aplikasi e-court dan e-litigasi telah mempercepat persidangan di luar persidangan terbuka dan tatap muka.
Menurut Presiden Jokowi keberhasilan MA tersebut juga berkat dukungan dari Komisi Yudisial sesuai kewenangannya. Pengusulan calon Hakim Agung, calon hakim ad hoc Tipikor, dan calon hakim ad hoc Hubungan Industrial tetap berjalan lancar. Demikian pula halnya dengan pelaksanaan program peningkatan kapasitas hakim, pemantauan persidangan, investigasi, dan advokasi hakim.
“Sepanjang tahun 2019 hingga Juni 2020, KY telah menangani 1.584 laporan masyarakat dan merekomendasikan 225 penjatuhan sanksi,” tegasnya.
Menurut Presiden Jokowi, kecepatan dan kecermatan Mahkamah Konstitusi juga sangat patut untuk kita apresiasi. MK juga terus memperbaiki tata kelola dan meningkatkan pemanfaatan layanan elektronik untuk melayani masyarakat dalam mencari keadilan.
“MK telah berhasil mempercepat jangka waktu penyelesaian perkara pengujian undang-undang dari waktu penyelesaian 101 hari kerja per perkara di 2017 menjadi rata-rata 59 hari kerja per perkara. Sepanjang tahun 2019 hingga awal tahun 2020, MK telah menyelesaikan 122 perkara pengujian undang-undang,” tuturnya.
- Presiden Jokowi Memastikan Pilkada 2020 Harus Berjalan Mengikuti Protokol Kesehatan
Presiden Jokowi mengatakan penegakan nilai-nilai demokrasi juga tidak bisa ditawar. Demokrasi harus tetap berjalan dengan baik, tanpa mengganggu kecepatan kerja dan kepastian hukum, serta budaya adiluhung bangsa Indonesia.
“Agenda Pilkada 2020 harus tetap berjalan dengan disiplin tinggi dalam menjalankan protokol kesehatan,” tandasnya. (humprot/jb1/adm)
Komentar untuk post