JOMBANG.TV – Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri Polres Jombang yang berlokasi di Desa Jombatan, Kecamatan Jombang, resmi beroperasi setelah diresmikan pada Jumat (23/1/2026) pagi.
Peresmian SPPG tersebut dihadiri langsung oleh Warsubi, Wakil Bupati Jombang Salmanudin Yazid, Kapolres Jombang Ardi Kurniawan, Dansatradar 405 Ploso Letkol Lek Bayu Ardiansyah, serta Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Agus Purnomo.
Kapolres Jombang AKBP Ardi Kurniawan menyampaikan bahwa Polres Jombang berkomitmen penuh mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai upaya membangun sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas.
“Kami berharap program ini benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya anak-anak sebagai generasi penerus bangsa,” ujar Kapolres.
Di Kabupaten Jombang, Polres Jombang menghadirkan enam titik SPPG untuk memperluas jangkauan layanan. Pada tahap awal, tiga SPPG diresmikan sekaligus, masing-masing berada di Desa Jombatan, Kecamatan Jombang, Kecamatan Mojoagung, dan Kecamatan Ngoro.
Selain mendukung pemenuhan gizi, Kapolres menegaskan bahwa keberadaan SPPG juga diharapkan mampu menggerakkan perekonomian lokal melalui keterlibatan masyarakat dalam penyediaan bahan pangan dan operasional dapur.
“Dengan hadirnya SPPG, kami yakin bisa membentuk ekosistem ekonomi masyarakat, termasuk bersinergi dengan Koperasi Desa Merah Putih, BUMDes, dan Gapoktan,” jelasnya.
Komitmen tersebut mendapat apresiasi dari Bupati Jombang Warsubi. Atas nama Pemerintah Kabupaten Jombang, ia menyampaikan selamat atas selesainya pembangunan SPPG Polri Polres Jombang.
“Semoga kehadiran SPPG ini memberikan manfaat besar bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung pemenuhan gizi anak-anak di Kabupaten Jombang,” tutur Warsubi.
Bupati menekankan pentingnya menjaga kualitas dan keamanan makanan yang diproduksi oleh SPPG.
Menurutnya, keberhasilan program MBG tidak hanya ditentukan oleh jumlah penerima, tetapi juga oleh standar mutu yang konsisten.
“Saya berpesan agar seluruh proses di dapur SPPG dilaksanakan sesuai standar Badan Gizi Nasional, mulai dari pemilihan bahan baku, pengolahan, pengemasan, hingga pendistribusian. Ini harus dijaga secara berkelanjutan agar tidak menimbulkan risiko seperti keracunan makanan atau gangguan kesehatan lainnya,” tegasnya.
Lebih lanjut, Bupati Warsubi menegaskan bahwa aspek kebersihan, kehati-hatian, dan kualitas merupakan prinsip yang tidak boleh diabaikan. Ia juga berharap SPPG dapat menjadi motor penggerak pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar.
“Salah satu tujuan besar program makan bergizi gratis adalah menggerakkan roda perekonomian lokal,” ujarnya.
Untuk itu, Bupati mendorong agar SPPG bersinergi dengan BUMDes maupun koperasi desa dalam pengadaan bahan pangan lokal. Ia mengakui bahwa selama ini pasokan sayur di Jombang masih banyak bergantung dari daerah luar, sehingga ke depan perlu ada penguatan sektor pertanian lokal.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Jombang bersama Kapolres Jombang melaksanakan prosesi pemotongan pita sebagai tanda peresmian.
Rombongan kemudian meninjau seluruh area SPPG, mulai dari ruang penyortiran bahan baku, dapur pengolahan, hingga ruang persiapan MBG sebelum didistribusikan.
Bupati juga turut melepas dua unit kendaraan MBG yang akan mengantarkan makanan kepada penerima manfaat. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan makanan yang didistribusikan benar-benar aman dan layak konsumsi.
“Semua harus bisa mendapatkan jatah makanan bergizi. Luar biasa Polres Jombang,” ungkap Bupati.
Saat ini, tercatat sebanyak 67 SPPG telah beroperasi di Kabupaten Jombang. Pemerintah Kabupaten Jombang menyatakan dukungan penuh agar seluruh SPPG dapat segera terealisasi 100 persen, sehingga mampu menjangkau anak-anak, ibu hamil, lansia, serta mendukung percepatan penurunan stunting.
Bupati Warsubi juga mengungkapkan bahwa pada akhir 2025, angka stunting di Jombang berhasil ditekan sebesar 1 persen, dari 4,4 persen menjadi 3,4 persen. Capaian tersebut menempatkan Jombang sebagai daerah dengan kinerja terbaik di kawasan Jawa, Bali, dan Sumatera, sekaligus mengantarkan Jombang meraih penghargaan serta bantuan fiskal dari pemerintah pusat senilai sekitar Rp 4 miliar.
“Ini bukti bahwa program seperti SPPG dan MBG mampu menggerakkan ekonomi masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan, asalkan dijalankan sesuai kriteria dan standar yang ditetapkan,” pungkasnya.
Komentar untuk post