JOMBANG.TV — Pemerintah Kabupaten Jombang resmi menanggapi Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Jombang terhadap Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025.
Di hadapan sidang paripurna DPRD, Senin (14/7/2025), Bupati Jombang H. Warsubi menegaskan arah kebijakan anggaran tetap berpihak pada kebutuhan riil warga, di tengah sorotan tajam soal merosotnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dalam penjelasannya, Warsubi mengakui bahwa PAD Jombang turun 6,39 persen, terutama akibat ketatnya kebijakan klaim BPJS dan penerapan Kamar Rawat Inap Standar di RSUD yang berdampak pada retribusi layanan kesehatan. Meski demikian, ia memastikan pemerintah tidak tinggal diam.
“Beberapa komponen PAD menurun, tetapi kami akan memaksimalkan potensi pajak barang dan jasa, hotel, restoran, parkir, hingga optimalisasi aset daerah. Sistem retribusi akan kami dorong digitalisasi supaya kebocoran bisa ditekan,” tegas Warsubi.
Sementara itu, pendapatan transfer pusat dan provinsi tetap diandalkan, dengan proyeksi naik 1,16 persen. Bantuan Keuangan Khusus dari Provinsi Jawa Timur hampir Rp 6 miliar pun diprioritaskan untuk pendidikan, kesehatan, pemberdayaan desa, dan infrastruktur.
“Komunikasi dengan pusat dan provinsi tidak boleh lengah. Ini penting untuk memastikan program prioritas tetap jalan,” tambahnya.
Di sisi belanja, Pemkab Jombang menaikkan proyeksi belanja sebesar 5,92 persen. Warsubi menekankan bahwa kenaikan ini bukan tanpa arah, melainkan untuk menopang pembangunan infrastruktur jalan mantap secara merata, penanganan kawasan kumuh, penguatan ekonomi kerakyatan lewat UMKM, serta perlindungan sosial.
“Kami tidak ingin pembangunan jalan hanya tambal sulam. Prinsipnya satu ruas tuntas, warga harus benar-benar merasakan manfaatnya. Ini janji kami,” ujar Warsubi.
Tak hanya itu, Pemkab juga memperkuat dukungan untuk UMKM dan koperasi desa. Pendampingan permodalan, pembukaan akses pasar, hingga pembinaan terpadu akan diperluas.
“Kami sepakat dengan DPRD, UMKM harus naik kelas, produk masuk BUMD, koperasi desa harus berdaya. Ekonomi kerakyatan jangan cuma slogan,” tegasnya.
Aset daerah juga menjadi perhatian serius. Warsubi menyebut akan melakukan inventarisasi dan evaluasi kondisi aset secara berkala. Kerja sama pemanfaatan aset dengan pihak ketiga yang kredibel pun terus didorong agar potensi ekonomi daerah bisa digerakkan.
Dalam bidang sosial, Pemkab Jombang menaikkan anggaran Dinas Sosial sekitar Rp 9,8 miliar untuk mendukung Instruksi Presiden terkait pengentasan kemiskinan ekstrem.
Dana tersebut di antaranya digunakan untuk pembangunan fasilitas pendidikan dan asrama Sekolah Rakyat, memastikan warga kurang mampu tetap memiliki akses pendidikan yang layak.
Penanganan banjir juga menjadi agenda penting. Warsubi mengungkapkan rencana pembangunan embung di hulu Sungai Gunting dan Watudakon untuk mitigasi banjir jangka panjang.
“Kami berharap balai besar wilayah sungai mendukung usulan ini, demi keselamatan warga,” katanya.
Di sektor kesehatan, Pemkab Jombang akan menambah 16 alat kedokteran baru dan merekrut tiga dokter spesialis.
Selain itu, penataan ruang publik juga akan diperbaiki melalui evaluasi Car Free Day berbasis zonasi yang adil, aman, dan mendukung fungsi sosial-ekonomi warga.
Warsubi menutup penjelasannya dengan menekankan komitmen belanja daerah agar tetap transparan, adil, dan akuntabel.
Ia menambahkan, prioritas belanja pendidikan minimal 20 persen, belanja infrastruktur bertahap minimal 40 persen hingga 2027, serta belanja pegawai maksimal 30 persen dari total APBD setelah dikurangi tunjangan profesi guru.
“APBD ini bukan hanya angka, tapi janji kita bersama. Kami harap sinergi eksekutif dan legislatif tetap kuat, agar setiap rupiahnya kembali pada masyarakat,” pungkasnya. (Fit)
Komentar untuk post