JOMBANGTV – Kehadiran Bupati Jombang H. Warsubi dalam wawancara di sebuah stasiun Televisi Nasional menuai apresiasi dari berbagai kalangan. Dalam program Prime Plus yang disiarkan secara langsung ini, Warsubi dinilai memiliki sikap empatik sekaligus partisipatif dalam mencari solusi atas kegelisahan masyarakat terkait kebijakan pajak daerah.
Dalam tayangan itu, pengamat politik Agung Baskoro menilai, kehadiran Warsubi menjadi pembeda dibandingkan kepala daerah lain yang menghadapi persoalan serupa.
“Ada yang beda antara Jombang dengan Pati. Satu, saya sangat mengapresiasi Pak Warsubi mau tampil di CNN Malam ini. Karena nggak gampang dia bicara di depan publik khalayak nasional di tengah beragam masalah daerah muncul,” ungkap Agung.
Ia melihat Warsubi sebagai Bupati Jombang memiliki iktikad untuk melakukan komunikasi dua arah secara partisipatorik ke publik secara luas.
“Awalnya saya menyangka seluruh kepala daerah di Indonesia baru bergerak ketika ada Pati effect. Ternyata Pak Bupati Jombang ini tidak. Langkah-langkahnya justru dilakukan sebelum Pati Effect muncul,” ungkap lulusan UGM ini.
Ia menegaskan, Jombang berbeda dengan Pati. Jika di Pati kebijakan kenaikan pajak terkesan berjalan sepihak tanpa ada komunikasi dengan DPRD maupun masyarakat, maka Warsubi justru mengambil jalan berbeda.
“Bupati Jombang sangat komunikatif dan empatik. Beliau tidak hanya peduli terhadap kegelisahan masyarakat akibat naiknya pajak, tetapi juga membuka ruang dialog dengan DPRD agar penyusunan maupun revisi perda berjalan baik. Ini kontras dengan Pati, yang komunikasi publiknya cenderung satu arah dan buruk. Bukan malah mengademkan justru malah menantang warga. Ini beda Jombang dengan Pati,” tegas Agung Baskoro.
Dalam program Tv yang berdurasi 1 jam 30 menit itu, Agung Baskoro juga menekankan pentingnya pemerintah pusat dan para kepala daerah mempertimbangkan daya beli serta pendapatan masyarakat ketika membuat kebijakan pajak.
“Kenaikan harus rasional, jangan berlebihan, dan dilakukan bertahap. Saya juga mengapresiasi Kementerian Dalam Negeri, Tito Karnavian yang memberi batasan minimum dan maksimum tarif pajak,” ujar Founder & Executive Director Triaspolitika ini.
Sementara itu, Bupati Jombang, H Warsubi mengatakan, sebenarnya sejak awal menjabat, ia mengaku telah meminta Bapenda Jombang untuk membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat dalam menyampaikan keluhan maupun masukan.
“Saya mengimbau bagi masyarakat yang keberatan untuk segera menghubungi Bapenda atau menghubungi desa, yang pada nantinya bersama-sama secara kolektif dilakukan validasi sehingga bisa dipastikan untuk disesuaikan dan pembayaran PBB-P2 nya bisa menurun,” ungkap Warsubi sembari menyampaikan permohonan maaf dan terima kasih kepada masyarakat Jombang saat mengakhiri wawancara. (Fit)
Komentar untuk post