JOMBANG.TV — Pemerintah Kabupaten Jombang menegaskan komitmennya dalam memperkuat reformasi birokrasi sebagai fondasi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Komitmen ini ditegaskan langsung oleh Bupati Jombang, H. Warsubi dalam Keynote Speech pada Jombang Bureaucracy Awards 2025 yang digelar di Mercure Surabaya Grand Mirama, Jumat (28/11/2025).
Acara tersebut dihadiri Wakil Bupati Jombang Gus Salmanudin, Ketua TP PKK Jombang Yuliati Nugrahani Warsubi, Direktur Fasilitas Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri Dr. Cheka Virgowansyah, Sekretaris Daerah Agus Purnomo beserta jajaran, serta sejumlah akademisi dari UNWAHA dan Universitas Negeri Malang.
Reformasi Birokrasi Bukan Sekadar Administrasi
Bupati Warsubi menegaskan bahwa reformasi birokrasi tidak boleh dipahami sebagai pekerjaan administratif semata, tetapi harus menjadi perubahan yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
“Reformasi birokrasi bukan hanya urusan laporan, checklist, atau indeks penilaian. Esensinya adalah perubahan substantif yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dalam kualitas layanan, kecepatan proses, dan akuntabilitas penyelenggara pemerintahan,” tegasnya.
Bupati Warsubi juga menyoroti masih adanya perangkat daerah yang belum sepenuhnya memahami pentingnya perubahan tata kelola, termasuk seringnya terjadi ketidaksinkronan antara kinerja riil dan pelaporan administratif.
“Organisasi sudah bekerja baik, tetapi belum mampu menuangkannya secara rapi dalam dokumen tata kelola. Ini menunjukkan manajemen internal masih perlu diperkuat,” ujarnya.
Kepemimpinan dan Kolaborasi Menjadi Kunci
Menurut Bupati Warsubi, pelaksanaan reformasi birokrasi hanya akan berhasil jika seluruh perangkat daerah bergerak serempak dan menjadikannya komitmen kolektif, bukan sekadar target masing-masing OPD.
Ia menekankan pentingnya kapasitas kepemimpinan di tiap perangkat daerah, termasuk mindset, skillset, dan toolset yang harus dimiliki agar mampu mendorong transformasi nyata.
“Kita membutuhkan pemimpin yang tidak sekadar menjaga rutinitas, tetapi mampu menggerakkan perubahan,” kata Bupati.
Selain itu, isu penataan kelembagaan di masa transisi juga menjadi perhatian. Setiap perangkat daerah diharapkan memiliki peran dan fungsi yang jelas serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah.
Apresiasi Bagi Perangkat Daerah Berprestasi
Dalam agenda Jombang Bureaucracy Awards 2025, sejumlah OPD menerima penghargaan atas capaian reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas tata kelola. Bupati Warsubi menyampaikan apresiasi dan berharap prestasi tersebut menjadi inspirasi bagi perangkat daerah lainnya.
“Saya menyampaikan selamat dan terima kasih kepada perangkat daerah yang meraih penghargaan. Semoga menjadi pemantik bagi OPD lainnya untuk terus berbenah,” tuturnya.
Bupati Warsubi juga mengajak masyarakat untuk memperkuat sinergi, kolaborasi, dan komitmen bersama agar reformasi birokrasi di Kabupaten Jombang tidak hanya indah di atas kertas, tetapi nyata dalam pelayanan publik.
“Mari kita wujudkan birokrasi yang lincah, berintegritas, dan melayani. Reformasi birokrasi harus menjadi agenda harian, bukan hanya menjadi rutinitas saat penilaian,” tegasnya. (Fit)
Komentar untuk post